Penyelenggara dan Pelaksana Ujian Nasional / UN Tahun 2017

A. Penyelenggara Ujian Nasional

BSNP sebagai Penyelenggara UN bertugas:

1.   menelaah dan menetapkan kisi-kisi UN;
2.   menyusun dan menetapkan POS UN;
3.   menetapkan naskah soal UN;
4.   memberikan rekomendasi kepada Menteri tentang pembentukan Panitia UN Tingkat Pusat;
5.   melakukan koordinasi persiapan dan pengawasan pelaksanaan UN secara nasional; dan
6.   melakukan pemantauan, evaluasi, dan menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan UN kepada Menteri.

B. Pelaksana Ujian Nasional

Pelaksana UN terdiri dari Panitia UN Tingkat Pusat, Provinsi, Kab/Kota, dan Satuan Pendidikan:

1. Panitia UN Tingkat Pusat

a.   Panitia UN Tingkat Pusat ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri atas unsur-unsur:

1)      Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2)      Sekretariat Jenderal, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
3)      Inspektorat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4)      Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5)      Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6)      Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7)      Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8)      Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9)      Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama;
10)    Direktorat Jenderal Pembinaan Masyarakat Kristen, Kementerian Agama;
11)    Direktorat Jenderal Pembinaan Masyarakat Katolik, Kementerian Agama;
12)    Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
13)    Atase Pendidikan dan Kebudayaan atau Konsul Jenderal Kementerian Luar Negeri; dan

b.   Panitia UN Tingkat Pusat dipimpin oleh seorang Ketua dan Sekretaris.

c.   Panitia UN Tingkat Pusat memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.

Persiapan Ujian:

1)      menyusun kisi-kisi UN berdasarkan kriteria pencapaian kompetensi lulusan, standar isi, dan kurikulum yang berlaku;
2)      merencanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan UN;
3)      melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, dan Kementerian Luar Negeri;
4)      melakukan koordinasi dengan PLN dan penyedia layanan koneksi internet untuk memastikan tidak ada gangguan menjelang dan selama pelaksanaan UNBK;
5)      melakukan sosialisasi penyelenggaraan UN;
6)      menyusun materi sosialisasi bagi pemangku kepentingan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, sekolah/madrasah, dan peserta UNBK;
7)      memantau kesiapan pelaksanaan UN di daerah;
8)      menyusun petunjuk teknis penggandaan dan pendistribusian bahan UN;
9)      melakukan penandatanganan pakta integritas dengan panitia tingkat provinsi;
10)    menetapkan jadwal pelaksanaan UN;
11)    mendistribusikan kisi-kisi UN;
12)    menyusun dan merakit soal UN;
13)    menjamin mutu soal UN;
14)    menyiapkan master bahan UN;
15)    mengembangkan sistem yang mencakup desain, program aplikasi, dan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan UNBK;
16)    menetapkan Perguruan Tinggi mitra dalam pelaksanaan UNBK;
17)    berkoordinasi dengan lembaga lain yang relevan untuk melakukan evaluasi program aplikasi dan sistem UNBK;
18)    menyusun petunjuk teknis penggunaan (user manual) dan bahan pelatihan bagi tim teknis provinsi/kabupaten/kota, proktor, teknisi, dan peserta UNBK;
19)    melakukan perbaikan naskah soal UN dan menyiapkan master soalnya dalam hal terdapat kekeliruan dan/atau berpotensi menimbulkan masalah;
20)    mencetak naskah UN Braille;
21)    melakukan verifikasi dan pengawasan sistem komputerisasi;
22)    menerima nilai rapor semester 1 (satu) sampai 5 (lima) untuk SMP/MTs/SMPTK, SMK/MAK, dan SMA/MA dari Panitia UN Tingkat Provinsi atau melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik); dan
23)    menerima nilai US dan USBN dari Panitia UN Tingkat Provinsi melalui sistem Dapodik;

Pelaksanaan Ujian:

1)      bertanggung jawab atas pelaksanaan UN secara keseluruhan;
2)      melakukan koordinasi kegiatan pemantauan UN di daerah;
3)      melakukan penskoran hasil UN;
4)      menyerahkan hasil UN ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
5)      menerbitkan dan mendistribusikan surat keputusan bentuk blanko ijazah ke provinsi dan luar negeri;
6)      mencetak dan mendistribusikan blanko SHUN dan blanko ijazah untuk peserta luar negeri;
7)      menyusun petunjuk teknis tentang prosedur penerbitan, penandatangan, pembatalan, dan pencabutan SHUN dan/atau ijazah;
8)      mengirimkan Nilai UN ke provinsi dan luar negeri;
9)      menganalisis hasil UN dan mengirimkan hasilnya kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan 10) mengevaluasi pelaksanaan UN dan membuat laporan tentang pelaksanaan dan hasil UN kepada Penyelenggara UN.

C. Panitia Ujian Nasional Tingkat Provinsi

1.   Panitia UN Tingkat Provinsi ditetapkan dengan keputusan Gubernur, terdiri atas unsur-unsur:

a.   Dinas Pendidikan Provinsi;
b.   Kantor Wilayah Kementerian Agama (Bidang yang menangani pendidikan madrasah, pendidikan keagamaan, dan bidang yang menangani pendidikan nonformal: Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C, dan Pendidikan Keagamaan Kristen dan Katolik);
c.   Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP);
d.   Dewan Pendidikan Provinsi; dan
e.   Instansi tingkat provinsi yang terkait dengan pendidikan.

2.   Panitia UN Tingkat Provinsi dalam melaksanakan UN SMPLB, SMA/MA/SMAK/SMTK, SMALB, dan SMK/MAK memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.

Persiapan Ujian:

a.   Merencanakan pelaksanaan UN di wilayahnya.
b.   Melakukan sosialisasi dan mendistribusikan Permendikbud UN dan POS UN ke Kabupaten/Kota di wilayahnya.
c.   Melakukan penandatanganan pakta integritas dengan Panitia Tingkat Kabupaten/Kota.
d.   Melakukan koordinasi dengan PLN dan penyedia layanan koneksi internet untuk memastikan tidak ada gangguan menjelang dan selama pelaksanaan UNBK.
e.   Menetapkan satuan pendidikan yang berwenang melaksanakan UN, dengan prosedur sebagai berikut:
1)   melakukan pendataan satuan pendidikan yang memiliki kelas/tingkat tertinggi;
2)   mengidentifikasi satuan pendidikan berdasarkan status dan jenjang akreditasi dan dengan mempertimbangkan aspek-aspek lain untuk penetapan satuan pendidikan pelaksana UN;
3)   menetapkan satuan pendidikan pelaksana UN dan satuan pendidikan yang menggabung ke satuan pendidikan lain sesuai dengan kewenangannya, yang dituangkan dalam surat keputusan dan mengirimkannya ke satuan pendidikan pelaksana UN melalui dinas pendidikan kabupaten/kota.
f.    Melakukan koordinasi dengan satuan pendidikan dalam hal:
1)   penetapan satuan pendidikan pelaksana UN;
2)   pengumpulan dan pengelolaan database peserta UN;
3)   pengumpulan dan pengelolaan database nilai rapor dan nilai US;
4)   pengiriman nilai rapor untuk mata pelajaran yang diujikan dalam UN semester pertama sampai semester 5 (lima) untuk SMA/MA dan SMK/MAK sederajat ke Panitia UN Tingkat Pusat paling lambat dua minggu sebelum UN dengan menggunakan aplikasi dari Kemdikbud;
5)   pengiriman nilai US dan USBN ke Panitia UN Tingkat Pusat paling lambat seminggu sebelum pengumuman kelulusan dari satuan pendidikan menggunakan aplikasi dari Kemdikbud;
6)   pengiriman nilai S/M, nilai ujian teori dan praktek kejuruan ke Panitia UN Tingkat Pusat secara online atau media digital yang lain;
g.   Dalam hal persiapan dan pelaksanaan UNBK, Panitia UN Tingkat Provinsi memiliki tugas dan tanggungjawab sebagaimana diuraikan dalam BAB V dalam POS ini.
h.   Dalam hal persiapan dan pelaksanaan UNKP, panitia UN Tingkat Provinsi memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut.
1)   melakukan koordinasi dengan Panitia UN Tingkat Pusat dalam pelelangan pekerjaan penggandaan dan pendistribusian bahan UN;
2)   melakukan verifikasi jumlah amplop setiap sekolah/madrasah dan Kabupaten/Kota serta pendistribusian bahan UN;
3)   menerima hasil cetakan bahan UN dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan mendistribusikan bahan UN ke titik simpan Kabupaten/Kota;
4)   menjamin pendistribusian bahan UN yang mencakup naskah soal UN, LJUN, daftar hadir, berita acara, tata tertib, amplop, dan pakta integritas ke satuan pendidikan melalui Panitia UN Tingkat Kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan;
5)   menjamin keamanan dan kerahasiaan bahan UN;

Pelaksanaan Ujian:

a.   Memantau pelaksanaan UN bersama LPMP dan Dewan Pendidikan.
b.   Melaksanakan uji kompetensi keahlian SMK/MAK.
c.   Memindai LJUN dan menyampaikan hasilnya ke Panitia UN Tingkat Pusat.
d.   Menerima Nilai UN dari Panitia UN Tingkat Pusat.
e.   Mencetak daftar kolektif hasil ujian nasional (DKHUN) dan mengirimkan Nilai UN ke satuan pendidikan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
f.    Melaksanakan penggandaan dan distribusi blanko SHUN dan blanko ijazah, mengisi SHUN.
g.   Mengirimkan DKHUN dan SHUN ke satuan pendidikan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
h.   Mengevaluasi pelaksanaan UN di wilayahnya.
i.    Membuat laporan pelaksanaan UN Tingkat Provinsi untuk disampaikan kepada Panitia UN Tingkat Pusat yang berisi tentang persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi UN yang dilengkapi dengan:
1)   Surat keputusan Panitia UN Tingkat Provinsi;
2)   Data peserta UN;
3)   Data satuan pendidikan pelaksana UN; dan
4)   Laporan kelulusan satuan pendidikan.

D. Panitia Ujian Nasional Tingkat Kabupaten/Kota

1.   Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota, terdiri atas unsur-unsur:
a.   Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
b.   Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Seksi yang menangani pendidikan madrasah, pendidikan keagamaan, dan seksi yang menangani pendidikan nonformal: Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C).
2.   Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.

Persiapan Ujian:

a.   merencanakan pelaksanaan UN di wilayahnya;
b.   melakukan sosialisasi dan mendistribusikan Permendikbud tentang UN dan US dan POS UN ke satuan pendidikan di wilayahnya;
c.   melakukan penandatanganan pakta integritas dengan kepala satuan pendidikan;
d.   melakukan koordinasi dengan PLN dan penyedia layanan koneksi internet untuk memastikan tidak ada gangguan menjelang dan selama pelaksanaan UNBK.
e.   menetapkan satuan pendidikan yang berhak melaksanakan UN, dengan prosedur sebagai berikut:
1)   melakukan pendataan satuan pendidikan yang memiliki kelas/tingkat tertinggi;
2)   mengidentifikasi satuan pendidikan berdasarkan status dan jenjang akreditasi serta aspek-aspek yang dipergunakan sebagai bahan penetapan satuan pendidikan pelaksana UN;
3)   menetapkan satuan pendidikan pelaksana UN, satuan pendidikan yang menggabung ke satuan pendidikan lain, lokasi UN untuk UNBK, alokasi peserta UN di lokasi UNBK, yang dituangkan dalam surat keputusan dan mengirimkannya ke satuan pendidikan pelaksana UN.
f.    Melakukan koordinasi dengan satuan pendidikan dalam hal:
1)   penetapan satuan pendidikan pelaksana UN
2)   pengumpulan dan pengelolaan database peserta UN;
3)   pengumpulan dan pengelolaan database nilai rapor dan nilai US dan USBN;
4)   pengiriman nilai rapor untuk mata pelajaran yang diujikan dalam UN semester pertama sampai semester 5 (lima) untuk SMP/MTs sederajat ke Panitia UN Tingkat Pusat paling lambat dua minggu sebelum UN dengan menggunakan aplikasi dari Kemdikbud;
5)   pengiriman nilai US dan USBN ke Panitia UN Tingkat Pusat paling lambat seminggu sebelum pengumuman kelulusan dari satuan pendidikan menggunakan aplikasi dari Kemdikbud;
6)   pengiriman nilai S/M/PK dan nilai ujian teori dan praktek kejuruan ke Panitia UN Tingkat Pusat secara online atau media digital yang lain;
g.   menetapkan pengawas ruang UN;
h.   dalam hal persiapan dan pelaksanaan UNBK, Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota memiliki tugas dan tanggungjawab sebagaimana diuraikan dalam BAB V dalam POS ini

Pelaksanaan Ujian: 

a.   menyampaikan daftar pengawas ruang ujian ke Panitia UN tingkat provinsi;
b.   menetapkan penanggungjawab ruang ujian dari salah seorang pengawas ruang ujian;
c.   melakukan koordinasi keterlibatan Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota dalam pemantauan pelaksanaan UN;
d.   menyerahkan LJUN dari satuan pendidikan pelaksana UN sesuai dengan kewenangannya ke Dinas Pendidikan Provinsi;
e.   menerima Nilai UN dari Dinas Pendidikan Provinsi;
f.    mengirimkan Nilai UN ke satuan pendidikan;
g.   menerima DKHUN dan SHUN untuk diteruskan ke satuan pendidikan;
h.   mendistribusikan blanko ijazah ke S/M/PK;
i.    mengevaluasi pelaksanaan UN di wilayahnya; dan
j.    membuat laporan pelaksanaan UN Tingkat Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada Panitia UN Tingkat Provinsi yang berisi tentang persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi UN yang dilengkapi dengan:
1)   Surat keputusan Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota;
2)   Data peserta UN;
3)   Data pengawas ruang;
4)   Data satuan pendidikan Pelaksana UN; dan
5)   Laporan kelulusan satuan pendidikan.

E. Panitia Ujian Nasional Tingkat Satuan Pendidikan

1.   Panitia UN Tingkat Satuan Pendidikan untuk sekolah/PKBM/SKB ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya, terdiri atas unsur-unsur satuan pendidikan pelaksana UN dan satuan pendidikan yang bergabung;
2.   Panitia UN Tingkat Satuan Pendidikan untuk madrasah/pondok pesantren ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya berkoordinasi dengan Kepala Kanwil Kemenag atau Kantor Kemenag sesuai dengan kewenangannya, terdiri atas unsur-unsur madrasah/pondok pesantren pelaksana UN dan madrasah/pondok pesantren yang bergabung.
3.   Satuan Pendidikan yang dapat melaksanakan UN adalah:
a.   Sekolah/Madrasah/PKBM/SKB/Pondok Pesantren Salafiyah terakreditasi yang memiliki peserta UN minimal 20 orang, serta memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
b.   Sekolah/Madrasah/PKBM/SKB/Pondok Pesantren Salafiyah terakreditasi yang memiliki peserta kurang dari 20 orang dapat menjadi pelaksana UN Tingkat Satuan Pendidikan dengan pertimbangan kelayakan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Dinas Pendidikan Provinsi berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kemenag atau Kantor Kemenag sesuai dengan kewenangannya;
c.   Institusi yang ditetapkan oleh Atase Pendidikan dan/atau Konsulat Jenderal pada Kantor Perwakilan RI setempat berkoordinasi dengan Direktorat terkait atau langsung ditetapkan oleh Direktorat terkait untuk Pelaksana UN di luar negeri.
4.   Satuan pendidikan yang diusulkan untuk diakreditasi kembali dan belum dilakukan akreditasi oleh BAN-S/M, dan BAN PAUD dan PNF tetap memiliki status terakreditasi sampai adanya penetapan status akreditasi baru oleh BAN-S/M, dan BAN PAUD dan PNF sesuai kewenangannya.
5.   Panitia UN Tingkat Satuan Pendidikan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.

Persiapan Ujian:

a.   merencanakan pelaksanaan UN di sekolah/madrasah/pondok pesantren/PKBM dan SKB masing-masing;
b.   melakukan sosialisasi regulasi yang mengatur tentang UN dan teknis pelaksanaan UN;
c.   satuan pendidikan jenjang SMA sederajat melakukan koordinasi peserta UN dari satuan pendidikannya dalam penentuan mata ujian pilihan sesuai jurusan dengan prosedur sebagai berikut.
1)   Penentuan mata ujian pilihan dilakukan oleh peserta ujian.
2)   Setiap peserta menempuh satu mata ujian yang sesuai dengan pilihannya.
3)   Panitia UN Tingkat Satuan Pendidikan jenjang SMA sederajat melaporkan hasil pemilihan mata ujian tersebut ke Panitia UN Tingkat Provinsi.
d.   satuan pendidikan mengusulkan nama calon pengawas ruang UN ke Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan.
e.   Panitia UN Tingkat Satuan Pendidikan jenjang SMA sederajat melaporkan hasil pemilihan mata ujian tersebut ke Panitia UN Tingkat Provinsi.
f.    Dalam hal persiapan dan pelaksanaan UNBK, Panitia UN Tingkat Satuan Pendidikan memiliki tugas dan tanggungjawab sebagaimana diuraikan dalam BAB V dalam POS ini.

Pelaksanaan Ujian:

a.   melaksanakan UN dan memastikan kesesuaian pelaksanaan UN dengan POS UN;
b.   mengambil naskah soal UN dari tempat penyimpanan akhir di Kabupaten/Kota sampai ke lokasi ujian;
c.   mencatat dan melaporkan kejadian yang tidak sesuai dengan POS UN;
d.   menandatangani amplop LJUN yang sudah dilem;
e.   mengesahkan berita acara pelaksanaan UN di satuan pendidikan;
f.    mengembalikan LJUN yang tidak terpakai dari satuan pendidikan ke Panitia UN tingkat kabupaten/kota.
g.   mengirimkan data calon peserta UN ke Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota;
h.   mengirimkan nilai rapor per semester dan nilai US dan USBN sesuai dengan kewenangannya ke Kementerian melalui Dapodik;
i.    mengambil naskah soal UN di titik simpan akhir yang sudah ditetapkan oleh Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota;
j.    memeriksa dan memastikan amplop naskah soal UN dalam keadaan tertutup dan tersegel;
k.   memastikan LJUN yang telah diisi dimasukkan ke dalam amplop, dilem/dilak di ruang ujian, serta ditandatangani oleh pengawas ruang dan dibubuhi stempel satuan pendidikan pada tempat yang dilem/dilak tersebut;
l.    menjamin kerahasiaan dan keamanan naskah soal UN;
m.  menjamin keamanan dan ketertiban pelaksanaan UN;
n.   menjelaskan tata tertib pengawasan ruang ujian; dan cara pengisian LJUN kepada pengawas ruang;
o.   mengumpulkan dan mengirimkan LJUN kepada Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota untuk selanjutnya dikirim ke Panitia UN Tingkat Provinsi;
p.   khusus untuk SILN, mengirim LJUN langsung ke Panitia UN Tingkat Pusat;
q.   menerima DKHUN dari Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota; khusus SILN, menerima DKHUN dari Panitia UN Tingkat Pusat;
r.    mencetak, menerbitkan, menandatangani, dan membagikan SHUN kepada peserta UN;
s.   khusus SMK/MAK, melakukan kerjasama dengan industri mitra atau institusi pasangan dalam rangka uji kompetensi keahlian berdasarkan pedoman pelaksanaan uji kompetensi keahlian dari Panitia UN Tingkat Pusat;
t.    menyampaikan laporan pelaksanaan UN kepada Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota, khusus untuk sekolah Indonesia di luar negeri kepada Perwakilan RI setempat; dan
u.   menyimpan naskah soal UN yang sudah diujikan di satuan pendidikan dalam jangka waktu satu bulan setelah pengumuman kelulusan dan setelah itu soal UN dimusnahkan disertai dengan berita acara pemusnahan dan diserahkan ke Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota.

F. Panitia UN Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN)

Selengkapnya, silahkan baca pada POS UN Tahun Pelajaran 2016/2017. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Posting Komentar

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget